Solusi Tuntas Gas Elpiji

Kalau kita saksikan fenomena akhir-akhir ini, terkait ledakan gas elpiji 3 kg yang terjadi hampir di setiap hari, baek di televisi, Koran maupun media-media yang lainnya, sungguh sangat meprihatinkan. Di saat seperti ini justru pemerintah abai terhadap tanggung jawabnya, rakyat hanya di berikan janji-janji manis dan di suruh bersabar menghadapi musibah ini lalu di mana hari nurani rakyat. Rakyat yang sudah susah di tambah susah dan rasa takut dengan banyaknya kejadian meledaknya tabung elpiji 3kg tersebut. Respon pemerintah juga terbilang lamban dalam menangani kasus tersebut. Langkah pemerintah baru sebatas membentuk tim Nasional setelah rapat koordinasi di kantor Wapres 29 Juni lalu. Langkah nyata belum terlihat selain hanya menyiapkan selang regulator berstandart SNI sebanyak 10 juta paket. sifat lamban semacam ini jelas tidak di benarkan di dalam islam. Sebab di dalam islam pemerintah berkewajib untuk senantiasa mengurusi rakyatnya. Rasul saw. bersabda:

Seorang pemimpin (penguasa) adalah pengatur dan pemelihara urusan masyarakat dan dia bertanggung jawab atas urusan mereka (HR al-bukhari dan Muslim).

Rasul juga memperingatkan:
Siapa saja yang diserahi oleh Allah menangani urusan kaum muslim, lalu ia mengabaikan kebutuhan, kesusahan dan kemiskinan mereka maka Allah akan mengabaikan kebutuhan, kesusahan dan kemiskinan mereka (pada hari kiamat kelak) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).

Untuk mengakhiri ledakan gas elpiji, ada beberapa langkah yang harus di tempuh oleh pemerintah. Pertama: Semua tabung dan selang regulator harus di pastikan terjamin kualitasnya dengan baik. Semua setruktur dan aparatur pemerintah termasuk pertamina, melakukan pengecekan hingga ke tingkat RT dan RW serta komunitas. Lalu di pisahkan antara yang memenuhi standar dengan yang tidak memenuhi standar atau rusak lalu di ganti.
Kedua: harus ada pengawasan yang ketat dan berjenjang dari pemerintah. Pengawasan di lakukan dari pabrik hingga pengecer. Tabung gas harus di pastikan berkualitas baik dan tidak bocor, terutama pada bagian katup, dan ini bisa di lakukan di stasiun pengisian tabung. Pemerintah juga harus memperhatikan dan memastikan pendistribusian sampai pengecer menjaga kualitas. Harus dijamin mereka menjaga tabung dengan baik, dan untuk itu perlu di berikan pelatihan hingga tinggkat pengecer itu artinya pengawasan harus di lakukan secara berjenjang dari pemerintah sampai pada konsumen, supaya pemerintah tahu siapa yang jadi pihak ketiganya itu.
ketiga: Ditingkat konsumen, harus dilakukan penyuluhan massal kepada masyarakat untuk pemakaian gas yang aman. Hal itu dilakukan dari rumah ke rumah dengan memanfaatkan struktur RT atau RW dan komunitas.
keempat:Pemerintah harus mengusut dan menghukum dengan hukuman seberat-bertnya kepada pelaku kecurangan, menyuntik gas, memalsukan selang dan lainnya yang sering disebut pihak ketiga penyebab ledakan.
kelima: Segera menyantuni seluruh korban atau mereka yang terkena musibah akibat ledakan tabung gas itu.
Minimal, lima hal ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri ledakan tabung gas ini.

Solusi Mendasar
Banyaknya kasus ledakan elpiji adalah dampak dari adanya kebijakan konversi(pengalihan). Penggunaan minyak tanah ke elpiji. Masyarakat di paksa untuk menerima dan legowo kebijakan pemerintah ini dan tidak di berikan kesempatan memilih energi lainnya. Kebijakan pemerintah ini muncul karena adanya politik energi dan pengelolaan kekayaan umum yang salah dengan mengikuti sistem kapitasme.
Sistem kapitalis gaya baru ini menghendaki adanya penghapusan segala bentuk subsidi. Dan sangat masuk akal nantinya kedepan, ketika pemerintah memutuskan penghapusan BBM termasuk gas tiga kiloan maka rakyat dipaksa memebeli sesuai harga keekonomian. Harga keekonomian gas elpiji sekitar Rp 7.680,- belum ditambah margin keuntungan badan usaha. Artinya, harga keekonomian gas 3kg ditingkat pengecer nanti bisa mencapai 25 ribu pertabung.

Masalah ini berawal dari adanya kesalahan politik energi. Pertama: Masyarakat dipaksa mengkonsumsi jenis energi yang mahal, yaitu BBM(termasuk elpiji) daripada LNG yang jauh lebih murah. LNG justru di jual murah ke Cina, Singapura atau Korea dengan harga sangat murah.
kedua: Tidak ada pemihakan pada kebutuhan pasar dalam negeri. UU 22/2001 tentang migas.

Peran Lebih Indonesia untuk Palestina

Pasca peristiwa pembajakan armada Freedom Flotilla, memperlihatkan sesuatu yang lain dari kiprah Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Diterima atau tidak, fakta menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia untuk perjuangan umat Islam Palestina bisa dibilang masih sangat sedikit.

Bayangkan, dari dua ratus juta lebih penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, dan dari sekian ratus ormas Islam, juga dari sekian banyak partai Islam, hanya 12 orang saja dari relawan Indonesia yang ikut di Freedom Flotilla. Itu pun sudah termasuk 5 wartawan yang ikut di rombongan tersebut.

Dari 12 orang itu pula, hanya terdapat tiga ormas Islam yang ikut. Mereka adalah KISPA, Mer-C, dan Hidayatullah. Kemana puluhan ormas Islam lain yang sepatutnya ikut berpartisipasi dalam langkah besar mendobrak kesombongan Israel dan Amerika terhadap Palestina.

Manuver besar dan sekaligus sangat berbahaya yang dilakukan gabungan ormas dan aktivis kemanusiaan sedunia untuk rakyat Palestina yang dipelopori IHH, sebuah LSM di Turki ini sebenarnya bukan yang pertama. Sudah beberapa kali mereka melakukan langkah strategis ini, di antaranya pada saat penyerangan Israel ke Gaza tahun lalu. Lagi-lagi, tidak banyak ormas Islam Indonesia yang ikut masuk ke Gaza bersama LSM dunia lain. Di antara mereka ada Baznas, Kispa, Mer-C, dan BSMI.

Begitu pun dengan peran pemerintah Indonesia. Selain kurangnya kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina jika dilihat dari sumbangan berbagai sumberdaya yang ada, pemerintah juga dinilai lambat melakukan advokasi terhadap relawan yang saat ini masih ada yang ditahan di Israel. Padahal, nama Indonesia tiba-tiba menjadi harum karena kiprah 12 orang itu di Freedom Flotilla.

Dalam fastabiqul khairat, atau berlomba dalam kebaikan, tentu kita tidak akan membandingkan dengan negara-negara Arab yang dinilai lebih minim dari Indonesia, seperti yang diucapkan tokoh Palestina, Syaikh Muhammad Mahmud Shiyam. Tapi jika dibandingkan dengan Turki yang masih menganut ideologi sekuler dan punya hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia belum ada apa-apanya.

Partisipasi lebih dan nyata seperti apakah yang mesti dan bisa dilakukan pemerintah dan anak bangsa ini dalam ikut mengurangi penderitaan umat Islam Palestina dalam tekanan penjajahan Israel?

sumber: eramuslim.com